banner 728x250

Catatan Terpidana Korupsi Sang Mantan Pegewai PU Pasangkayu, DPO Selama 10 Tahun Dicokok di Magelang

  • Bagikan
Terpidana Korupsi Rusmadi Chanra, diapik oleh tim jaksa yang baru saja menjemputnya ditempat persembunyiannya.
banner 468x60

MAMUJU, pojokcelebes.com | Terpidana Korupsi yang buron selama 10 tahun lamanya, atas nama Rusmadi Chandra, sebentar lagi akan mendekam di Rumah tahanan ( Rutan ) Mamuju. Setelah pelariannya selama 10 tahun, dihentikan oleh tim Kejati Sulbar di Magelang Jawa Timur. baru – baru ini.

Beberapa cacatan singkat bersumber dari Penkum Kajati Sulbar, Amiruddin, SH,MH. Bahwa perjalanan Rusmadi Chandra, mulai dari keterlibatannya di pusaran Korupsi BPD tahun 2006 – 2007, hingga dijatuhui hukuman 10 tahun oleh majelis hakim Tipikor Mamuju dan masuk menjadi DPO oeh Kejaksaan Sulbar.

banner 336x280

Sebelumnnya, terpidana telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Mamuju sejak tanggal 20 Juli 2007 sampai dengan 11 Maret 2008. Dan terpidana dialihkan penahanannya dari Rutan Mamuju ke – penahanan kota sejak tanggal 12 Maret 2008 sampai dengan tanggal 01 Mei 2008.

Dalam materi putusan majelis hakim Tipikor Mamuju, bahwa terpidana Ir. Rusmadi Chandra, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dengan terpidana Muh. Ahir karim, SE ( se-laku Kepala BPD Sulsel Cabang Pasangkayu ), Arman Laode Hasan, SE ( Kepala Seksi Pemasaran BPD Sulsel Cab. Pasangkayu ), Muh. Syahril Kaco ( Kasi Umum dan Personalia BPD Sulsel Cab. Pasangkayu ), Hj. Ani Lainong, Amir Hamzah Ambo Djiwa, Risman Ambi Djiwa, Yaumil RM, Meryasti, Malik, Andi Mapparampeng dan Andriani Andi Pasamalangi ( terpidana dalam perkara terpisah ) masing – masing sebagai penerima dana kredit.

Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaaan pembangunan didaerah, Bank Pembangunan Daerah Sulewesi Selatan Cabang Pasangkayu memberikan fasilitas kredit dalam bentuk Jasa Konstruksi dengan Jaminan Pokok antara lain berupa, Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ), Surat Perjanjian Borongan ( SPB ) yang dikeluarkan secara sah oleh Instansi Pemerintah dan Surat Kuasa Penerimaan Termin ( Penerimaan Pembayaran ) serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah atau harta kekayaan lainnya.

Agar para penerima kredit Jasa Konstruksi bisa menerima kredit tersebut, maka terpidana Ir. Rusmadi selaku pegawai Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Pasangkayu, membuatkan SPMK, SPB dan Surat Kuasa Penerimaan Termin kepada para penerima kredit seolah – olah para penerima kredit tersebut mempunyai pekerjaan proyek di dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara, tetapi sebenarnya tidak ada mempunyai proyek. SPMK, SPB dan Surat Kuasa Penerimaan Termin yang dibuat oleh terpidana Ir.Rusmadi dilampirkan sebagai syarat pengajuan kredit jasa konstruksi sehingga kredit tersebut dapat dicairkan kepada penerima kredit.

Akibat perbuatan terpidana Ir. Rusmadi Chandra, Bank Sulsel Cabang Pasangkayu mengalami kerugian sebesar 41 Miliar.

Bahwa terpidana ditingkat Pengadilan Negeri diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, terpidana kemudian banding dan di tingkat Pengadilan Tinggi dikuatkan selanjutnya terpidana melakukan upaya hukum kasasi ditingkat Mahkamah Agung telah diputus tetap bersalah.

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan :

Menjatuhkan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- ( tiga ratus jutarupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terpidana dikenakan hukumanpengganti berupa pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terpidana sebesar Rp.22.689.037.875,00 ( dua pulu dua miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah ), danapabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelalng untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana dengan hukuman penjara selama 3 tahun.

Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung No. 173 K / PID. SUS / 2009 tanggal 10 Juni 2010, terpidana tidak bisa dihubungi untuk dilakukan eksekusi oleh Jaksa sehingga ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju masuk dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ).

Setalah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ), diperoleh informasi intelijen yang bersangkutan masih terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) pada Pemerintah Kabupaten Wajo Provinsi Sulewesi Selatan. | Zul

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.