banner 728x250

Bawaslu Mamuju, Tolak Semua Permohonan Pemohon

  • Bagikan
banner 468x60

MAMUJU, pojokcelebes. com | Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), mengakhiri sengketa Pemilu, yang selama ini menjadi pemohon adalah kedua Tim kuasa hukum Kedua Paslon, yakni Paslon Sutina – Ado Mas’ud dan Paslon Habsi – Irwan. Dan yang dimohonkan adalah penetapan Paslon oleh KPU Kabupaten Mamuju.

Rusdin sebagai Ketua Bawaslu dalam memimpin sidang sengketa Pemilu. Sebelumnya ketua membacakan putusan sengketa yang diajukan paslon 01, Sutina Suhardi-Ado Mas’ud. Dalam amar putusannya, Bawaslu menolak gugatan untuk seluruhnya.

banner 336x280

“Permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Dengan ini mejelis hakim menolak permohonan pemohon tim Paslon Sutina – Ado untuk seluruhnya,” kata Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin saat membacakan putusan.

Bawaslu juga menyatakan, Surat Keputusan (SK) KPU Mamuju tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tertanggal 23 September 2020 sah. Kemudian, meminta pihak KPU Mamuju untuk melanjutkan tahapan Pilkada Mamuju tahun 2020.

Usai pembacaan amar putusan oleh Bawaslu Mamuju, Kuasa hukum Paslon Sutinah – Ado, Syamsul mendengar ditolaknya permohonannya Bawaslu, timnya memastikan banding ke  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PTTUN ). Tim kuasa hukum Paslon Tina – Ado diberikan waktu Tiga hari untuk mengajukan banding itu.

“Kami pastikan akan lanjutkan sengketa Pilkada ini ke PTTUN Makassar, “kata Syamsul.

Sementara itu, selain menolak gugatan Paslon Tina – Ado, Bawaslu Mamuju, juga menolak gugatan Paslon Habsi – Irwan. Bawaslu menganggap permohonan pemohon dianggap tidak berdasar atas dokumen ijazah yang di verifikasi oleh KPU.

“Permohonan pemohon kabur, tidak jelas, sumir dan berulang sehingga tidak memiliki asas hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya. Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah surat keputusan KPU Mamuju tentang penetapan paslon sah dan meminta KPU melanjutkan tahapan, ” kata Ketua Majelis Musyawarah Penyelesaian sengketa, Rusdin.

Bawaslu Mamuju telah melakukan pemeriksaan dan penelitian serta pemeriksaan dokumen ijazah milik Paslon Ado Mas’ud, saat dilaporkan sebagai pelanggaran. Hasilnya tidak dapat dibuktikan dan tidak terjadi pelanggaran administrasi.

“Pihak termohon juga mengkonfirmasi langsung L2Dikti dan ke kampus yang bersangkutan bahwa ijazah tersebut resmi. Pemohonjuga telah melapor ke Sentra Gakkumdu, dan hasil penyelidikannya dinyatakan bukan pelanggaran,” kata Anggota Majelis, Faisal Jumalang.

Menanggapi ditolaknya gugatan ini, Kuasa hukum Habsi-Irwan, Akriadi selaku kuasa hukum Paslon Habsi – Irwan, mengaku pihaknya juga bakal banding ke PTTUN Makassar.

“Kami akan lanjutkan sengketa Pilkada ini ke PTTUN Makassar,”tegas Akriadi.

Dia juga mengungkapkan, terkait rencana lanjutan ke PTTUN, pihaknya akan meminta seluruh salinan putusan yang telah dibacakan oleh majelis musyawarah.

“Kami punya waktu tiga hari kerja untuk mengajukan ke PTTUN,”singkat Akriadi. | Dji






banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.