banner 728x250

Massa Aksi Duduki Gedung DPRD Sulbar, Ketua Dewan Teken Petisi Tolak UU Omnibus Law

  • Bagikan
banner 468x60

MAMUJU, pojokcelebes. | Ratusan massa aksi yang tergabung dalam aliansi ‘ Sulbar Bergerak ‘ berhasil menduduki ruangan paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar). Senin ( 12/10 ).

Aksi yang membawa sejumlah selebaran dengan berisikan pesan – pesan kekecewaan terhadap pemerintah pusat atas disahkannya undang- undang Omnibus Law atau cipta kerja. Dan menuntut agar DPRD Provinsi Sulawesi Barat, ikut menolak penetapan omnibus law yang jelas merugikan masyarakat Sulawesi Barat.

banner 336x280

Pantauan media, massa aksi berhasil masuk di ruangan paripurna dengan membawa sejumlah tuntutan. Rupanya, dalam gedung paripurna Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Suraidah Suhardi sudah stand by duduk menunggu menerima aspirasi massa aksi.

Ditengah tuntutan massa kasi termasuk sedalam terhadap lembaga DRPD. Terlihat, selembar kertas putih berlogo lembaga DPRD Provinsi Sulbar, yang berisi petisi penolakan UU Omibus Law berhasil di paraf langsung oleh ketua DPRD sebagai bentuk dukungan penolakan UU Cipta Kerja itu yang nantinya akan di kirim ke Jakarta.

” Hari ini kawan – kawan, kami dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dengan tegas kami menolak penetapan Undang – Undang Omnibus Law, dan meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah ( PP ) sebagai pengganti undang – undang, ” tegas Suraidah.

Seperti diketahui massa aksi dari berbagai aliansi, rupanya sudah ketiga kalinya melakukan aksi penolakan undang – undang Omnibus Law di gedung DPRD Provisi Sulbar. Namun kali ini mendapat respon cepat dari pemimpin lembaga Dewan Provinsi Sulbar.

Atas disetujuinya petisi oleh ketua dewan, Suraidah Suhardi. Sontak suara dan tepuk tangan massa aksi bergemuruh dirungan paripurna yang menandakan aspirasi pendemo diterima oleh DPRD Provinsi Sulbar untuk ditindaklanjuti ke pusat.

Berikut bunyi petisi yang di tanda tangani oleh ketua DPRD Provinsi Sulbar, adalah.

Dengan nomor 16/ DPRD /X/20202 yang ditunjukkan kepada DPR RI. Berikut petikannya  :

Dengan di sahkannya undang Рundang omnibus low oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020. Telah menimbulkan unjuk rasa seluruh Indonesia untuk menolak uu Omnibus Law cipta kerja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, DPRD  Provinsi Sulbar bersama masyarakat Sulbar, menyatakan sikap menolak Omnibus law. Dan meminta dicabut uu cipta kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Dan meminta kepada presiden untuk segera mengeluarkan Perpu sebagai pengganti undang undang omnibus law.

Mamuju, tanggal 12 Oktober 2020, diteken oleh ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah.

Pada acara penandatanganan penolakan undang – undang Omnibus Law yang berlangsung diruangan paripurna.Ditutup dengan lagu ‘padamu negeri, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulbar. Dan massa aksi yang dikawal oleh puluhan personil Polresta Mamuju, membubarkan diri tanpa ada riak.|Dji



banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.