Lama DPO, Berkas Perkara Tersangka Pemilik Industri UD. Mulqi Anugrah Dinyatakan P21

Lama DPO, Berkas Perkara Tersangka Pemilik Industri UD. Mulqi Anugrah Dinyatakan P21

MAMUJU,pojokcelebes.com | Berkas perkara kasus tersangka MS ( 41 ), pemilik UD. Mulqi Anugrah industri pengolahan kayu yang beroperasi tanpa ijin atau dokumen pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah. Dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Provinsi Sulbar ( Sulbar ). Pelimpahan berkas ini, dilakukan oleh penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi. 23 Oktober 2020. 

“Tersangka MS sebelumnya pernah dijadikan DPO dan SPDP kasus tersebut dikembalikan. Setelah tersangka ditangkap kembali, berkas perkara kasus ini dilanjutkan.  Walaupun sempat melarikan diri, tim penyidik berhasil menuntaskan kasus ini. Saat ini tersangka ditahan di Rutan Polda Sulbar,” kata Dodi Kurniawan, sebagai Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi. 

BACA JUGA

Seperti diketahui, tersangka MS sempat melarikan diri pada saat proses penyidikan dan dimasukan dalam daftar pencarian orang ( DPO ) oleh Polda Sulbar. Kemudian atas kerjasama yang baik Balai Gakkum LHK Wil Sulawesi, Seksi ll Palu bersama Kepolisian Daerah Sulbar tersangka berhasil ditangkap pada bulan September tahun 2020, dan Penyidik melakukan penahanan di tahanan Polda Sulbar.

Masih dia, kasus ini bermula dari kegiatan operasi peredaran hasil hutan yang dilakukan oleh Tim SPORC Brigade Maleo di Wilayah Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Tim menemukan industri pengolahan kayu yang beroperasi tanpa disertai ijin atau dokumen pemanfaatan hasil hutan yang sah. Selanjutnya tim mengamankan barang bukti berupa 132 batang kayu jenis rimba campuran di Kantor KPH Karama untuk diproses lebih lanjut.

Tersangka melanggar Pasal 87 Ayat 1 Huruf a Jo Pasal 12 huruf k dan/atau Pasal 83 Ayat 1 Huruf c Jo Pasal 12 Huruf h UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling lama 5  tahun serta pidana denda maksimal Rp. 2,5 miliar.

” KLHK akan terus meningkatkan pengawasan dan pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan hidup, sehingga tidak ada lagi oknum – oknum melakukan praktik nakal dalam mengelolah kayu yang tidak menggunakan dokumen lengkap dan kurangnya perambahan kayu di wilayah hutan Provinsi Sulbar, ” tegas Dodi. |Dji   

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru