Rapat Penetapan Harga Sawit Menuai Jalan Buntu

Rapat Penetapan Harga Sawit Menuai Jalan Buntu

MAMUJU, pojokcelebes.com | Petani sawit yang tergabung dalam Apkasindo,asosiasi petani kelapa sawit indonesia ( Apkasindo ) Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), harus menelan pil pahit setelah pertemuan bulanan soal penetapan harga menuai jalan buntu alias tidak menemukan kesepakatan harga.

Rapat yang berlangsung dengan cara tatap muka yang berlangsung di salah satu Hotel di kota Mamuju. Menghadirkan beberapa perwakilan, baik dari pemerintah kabupaten dan provinsi dan pihak perusahaan serta perwakilan dari sejumlah petani sawit ( Apkasindo ).

BACA JUGA

Rapat yang berlangsung alot dan tidak menemukan titik temu hingga berujung kekecewaan terhadap peserta perwakilan petani sawit di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. Hingga kembali menemui anggota DPRD Provinsi Sulbar.

Hariadi Purnama, sebagai pengurus DPD Apkasindo kabupaten Pasangkayu mengatakan, bahwa persoalan penetapan harga sawit di Provinsi Sulawesi Barat ( sulbar ) hingga saat ini belum ada solusi yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Pasalnya kata dia, selama ini pihak perusahaan sawit tidak pernah transparan kepada petani soal invoice atau kontrak penjualan CPO yang harus diketahui oleh petani, berdasarkan dengan Permentan nomor 18 tahun 2008, jelas disebutkan dalam salah satu pasal syarat dari pihak perusahaan harus menunjukan invoice kontrak penjualan cpo. Dari itulah dasar perusahaan bisa menentukan harga tapi selama ini kita minta invoice tidak dikeluarkan

“ Alasannya dalam penetapan sudah ada dalam aturan yang dipakai yakni Permentan nomor 18 tahun 2008, dalam salah satu pasal disebutkan syarat dari pihak perusahaan harus menunjukan invoice kontrak penjualan cpo, dari itulah dasar perusahaan bisa menentukan harga untuk disampaikan ke petani.  Tapi selama ini, kita minta invoice tapi tidak dikeluarkan oleh pihak perusahaan, “ jelas Purnama kepada pojokcelebes.com

Sementara Tugiran, salah satu perwakilan dari pihak perusahaan sawit di Provinsi Sulbar, kepada pojokcelebes.com mengatakan, kalau bicara invoice dasar hukumnya tidak ada. Sekarang ini, kalau betul – betul invoice mengacu pada Permentan dalam artian benar – benar detail. Tetapi pemberlakuan Permentan bukan hanya dipembalian saja atau harga saja, artinya kalau pasal pasal 17 tapi 1 sampai pasal 16 harus dibahas. Sehingga proses sawit sampai di kebun dan sawit itu sebenarnya ada pembelian umur tanaman sekarang ini sudah tidak ada umur tanaman, ibaratnya umur tanaman berbeda – beda harganya sehingga umur tanaman itu mempengaruhi harga. Sekarang kata dia, perusahaan itu menerapkan satu harga semua. jadi umur tanaman itu umur tiga tahun 5 tahun sampai 10 tahun sebenarnya berbeda harganya. dan 10 sampai 19 tetap sama harga tetapi 20 tahun keatas berbeda lagi, sementara sekarang harga di hantam rata semua tetapi pengen tinggi semuanya kalau mengacu pada invoice.

Selain itu ada kriteria penerimaan buah sebenarnya ada standarnya seperti buah mentah, buah busuk, tangkai panjang, kotoran dondolang, jenjangan kosong dan ini tidak terapkan dan begitu saja oleh perusahaan. Selain itu kata dia, sebenarnya harus ada kontrak atau MoU pihak perusahaan dengan pembeli karena selama ini mau menang sendiri. Karena kalau MoU didaftar kelompoknya tetapi kebanyakan bukan kelompok cuman dia pedagang. Kalau kelompok tani itu buahnya masih sedikit ada mungkin 10 ton dan ada 50 ton tetapi pedagang itu ribuan ton.

“ Makanya sekarang kita kan bingung, buah petani buahnya banyaknya paling tinggi 50 ton dan 60 ton. sementara pedagang ribuan ton, dan harga itu juga harus dilihat dari kualitas, ” pungkasnya. | Dji

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru