Berkas Tersangka Korupsi Dana Desa Sipakuan P21

Berkas Tersangka Korupsi Dana Desa Sipakuan P21

MAMASA, pojokcelebes.com | Proses penyidikan tersangka kasus Korupsi mantan Kepala Desa Sipakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, inisial DA resmi dinyatakan lengkap alias P21. Setelah hari ini, Selasa ( 1/12 ), penyidik unit Tipikor Polres Mamasa, melimpahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti sang Kades Sipakuan ke pihak jaksa penuntut Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Mamasa. 

Kapolres Mamasa melalui Kasat reskrim, Ipda Dedi Yulianto kepada pojokcelebes.com mengatakan, penyerahan berkas tersangka dan barang bukti oknum Kades Sipakuan, dinilai oleh Jaksa sudah lengkap ( P21 ).

BACA JUGA

” Iya hari ini kami serahkan barang bukti dan tersangkanya ke Kejari Mamasa, karena berkasnya sudah lengkap alias P21, ” kata Kasat Reskrim Polres Mamasa kepada media ini.

Dia menyebutkan modus tersangka hingga terjerat Korupsi adalah penggunaan dana Desa tahun 2017. Dalam hasil penyelidikan dan penyidikan Tipikor Polres Mamasa, diketahui tersangka dalam kegiatan pembangunan dalam desanya, tersangka melibatkan anak kandung dan menantu dengan menduduki jabatan TPK dan bendahara desa. Selain itu kata Dedi menyebutkan, tersangka tidak ada transparan dalam pengelolaan keuangan dana pembangunan desa sehingga tidak dapat membuat surat pertanggung jawaban ( SPJ ) sampai batas waktu yang ditentukan. Selain itu, beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan diketahui tidak dapat diselesaikan sementara dana yang tersedia sudah selesai pencairan 100 persen, hingga ditemukan kerugian negara 200 juta lebih

Dedi kauh lebih mengungkapkan, bahwa pada tahun 2017, Desa Sipakuan memiliki dana yang dikelola sebesar 1,6 Miliar. Dana tersebut bersumber dari ADD sebesar kurang lebih 310 Juta dan Dana Desa ( DD ) 756.735.000 yang bersumber dari APBN Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2017. Lanjut Dedi. namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD dan DDS tersebut, Kades Sepakuan tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati Mamasa nomor 12 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan belanja desa yang mengatur tata kelola APBDes tahun anggaran 2015, yang merupakan turunan dari permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana Kades Sepakuan tidak transparan dalam mengelola APBDes, sehingga terdapat empat item kegiatan yang tidak terlaksana dan terdapat kekurangan volume pekerjaan (fisik) pada pekerjaan yang dilaksanakan sedangkan dana yang tersedia sudah terealisasi atau dicairkan 100 persen.   

” Beberapa temuan kami saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahwa tersangka  dalam pembangunan desa, pak Kades melibatkan anak kandungnya dan menantu menduduki jabatan TPK dan bendahara desa. Bahkan kata dia, tidak memiliki SPJ setiap kegiatan yang dilakukan dalam desa yang menggunakan dana desa, ” ungkapnya.

Sementara tersangka yang kini sudah menunggu penuntutan Jaksa lewat persidangan Tipikor di Mamuju, diketahui melanggar UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 dengan ancaman 20 tahun penjara.|Yma                         

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

MARI BERIKLAN DISINI

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru