Bawaslu Mateng Gandeng Media Awasi Pilkada 2020

Bawaslu Mateng Gandeng Media Awasi Pilkada 2020

MATENG, pojokcelebes.com | Bawaslu Kabupaten mamuju Tengah ( Mateng ), menggelar rapat koordinasi ( Rakor ) dengan Media dalam rangka melaksanakan pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Rakor ini di laksanakan di Cafe Hashtag Topoyo. Jumat 4/12

Selain mengajak media, Bawaslu juga menggandeng stakeholder ( pemangku kepentingan ) dalam Pilkada 2020. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah ( Mateng ), juga mengajak Media untuk bersama melakukan Pengawasan Pilkada 2020.

BACA JUGA

Dalam keterangannya Ketua Bawaslu Mateng, Elmansyah, mengatakan, kegiatan ini merupakan dalam bentuk pengawasan partisipatif. Di Undang-undang sudah dijelaskan di pasal 131 bahwa di penyelenggaraan pemilihan boleh melibatkan sebagian masyarakat dan media untuk melakukan pengawasan partisipatif bersama dengan Bawaslu terkait potensi – potensi titik kerawanan terjadi nanti di hari -H di tanggal 9 Desember nanti.

“ Sejauh ini Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah dalam Sosialisasi dengan stakeholder, masyarakat dan mahasiswa jadi, seluruh rangkaian kegiatan itu kami upayakan bisa terlaksana sebelum hari – H.” kata Elmansyah.

Dalam Undang-undang Bawaslu nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan laporan dan temuan bahwa, selain bawaslu melakukan penanganan temuan kami juga melakukan penanganan laporan.

“jadi, masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan temuan di lapangan, “apabila tidak dilaporkan kemudian teman-teman Media memberitakan maka, kami akan melakukan langkah – langkah penanganan sebagai prosedur sebagai formasi awal, “sebutnya

Formasi awal itu jangka waktunya sampai 7 hari, untuk menetapkan statusnya apakah menjadi temuan atau tidak. Tapi kalau menjadi laporang maka kami akan memproses selama tiga hari ditambah dua hari menjadi lima hari, selama lima hari penanganan kami memproses baru ada status dari laporan tersebut.

“ Kami sekarang ini menangani satu laporang netralitas ASN dan tiga temuan serta penanganan administrasi ada 4 penyalahgunaan kode etik ada 2 bagi penyelenggara ethok. Jadi, seluruh proses laporan dan temuan itu kewajiban kami adalah membuat status dan mengumumkan di papan pengumuman.” tutupnya. |ZUL

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru