Kanwil Kemenkumham Gandeng Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar

Kanwil Kemenkumham Gandeng Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar

MAMUJU, pojokcelebes.com |  Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan refleksi akhir tahun anggaran 2020 dengan menggandeng Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar

Dalam sambutan singkat Kakanwil Sulbar menyampaikan bahwa ada beberapa indikator dalam IKPA yang belum mencapai nilai maksimal. Hal ini disebabkan beberapa indikator dalam IKPA yang belum dilaksanakan dengan baik seperti keterlambatan rekon LPJ atau berkali – kali melaksanakan rekon karena kesalahan data, capaian output yang tidak sesuai karena tidak tercapainya output.  Untuk itu dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran 2020 , Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat  mengundang Narasumber dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat, untuk memberikan penguatan terkait strategi – strategi dalam mencapai kinerja pelaksanaan anggaran yang berkualitas untuk tahun anggaran 2021.

BACA JUGA

Kanwil Ditjen Perbendaharaan,  Muhammad Firbana sebagai narasumber memberikan penguatan untuk persiapan pelaksanaan anggaran 2021. Kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan pengelolaan DIPA kepada para Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Kepala UPT dalam wilayah KPPN Mamuju. Kamis ( 3/12 ).

Dalam penguatannya, Muhammad Firbana mengatakan bahwa Kegiatan yang sifatnya bisa diperkirakan dalam penggunaan anggaran adalah kapan kegiatan akan dilaksanakan, berapa biaya yang dibutuhkan (tempat, jumlah peserta, berapa hari, SBM, dll). Jika ada kegiatan yang tidak dapat diperkirakan ( biasanya pekerjaan teknis di lapangan ) maka perlu dibuat SOP yang jelas terkait pelaksanaan pekerjaan untuk memudahkan dalam  menghitung biaya yang dibutuhkan. Untuk lebih memudahkan pertanggungjawaban maka bagian teknis agar menginformasikan pelaksanaan kegiatan ke bagian keuangan sebelum dilaksanakan.

Selanjutnya Firbana mengupas 13 indikator pelaksanaan anggaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Ada beberapa yang belum mencapai angka maksimal, masih bisa diperbaiki menjelang berakhirnya tahun anggaran dengan melakukan pertanggungjawaban yang benar dan tidak melakukan kesalahan pada proses pengajuan SPM.

Langkah-langkah dalam menghadapi Tahun Anggaran 2021 setelah menerima DIPA adalah :

1. Mempelajari POK, dengan melakukan penelaahan pada POK TA 2021, dan menindaklanjutinya

2. Merencanakan kegiatan, baik kegiatan yang sudah diperkirakan dan yang tidak dapat diperkirakan

3. Memperhatikan hal hal yakni pengawasan belanja pegawai Perlunya kesepahaman antara bagian teknis dengan bagian keuangan monitoring pelaksanaan pekerjaan. Penyediaan SDM yang memadai dari sisi kuantitas dan kualitas

Kegiatan ini selain dihadiri para Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Mamuju, juga diikuti Kepala UPT se Sulawesi Barat melalui virtual meeting.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah H. M Anwar N, para Kepala Divisi dan Administrator dan Pengawas serta Staf baik yang WFO dan WFH melalui virtual meeting. | Yma

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru