Mantan Kabid SMA, Saat Ditahan Jaksa Masih Melekat Baju Dinas Kantor

Mantan Kabid SMA, Saat Ditahan Jaksa Masih Melekat Baju Dinas Kantor

Pojokcelebes.com | Tersangka korupsi dana alokasi khusus ( DAK ) tahun 2020, yang baru saja ditahan oleh penyidik pidana khusus ( Pidsus ) Kejati Sulawesi Barat ( Sulbar ), inisial BB. Saat detik – detik penahanan, terlihat masih mengenakan baju dinas kemeja warna putih. Namun pakain tersebut tidak begitu kelihatan karena dilapisi dengan rompi mahal Kejati Sulbar ( Rompi tahanan )

Kuasa hukum tersangka Akriadi kepada pojokcelebes.com mengaku, bahwa kliennya saat dilakukan pemanggilan hari ini, masih sedang menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil ( PNS ) di salah satu kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga kliennya  masih memakai baju dinas kantor.

BACA JUGA

“ Memang dari tadi pagi, klien saya berada di kantor Kejati Sulbar menjalani pemeriksaan tambahan dari penyidik Pidsus Kejati. Klien saya memakai baju dinas itu, karena memang tadi pagi masih berada di kantor pemprov saat ada panggilan Jaksa, “ kata Akriadi kepada pojokcelebes.com di kantor Kejati Sulbar, saat kliennya masih menjalani pemeriksaan tambahan di ruangan penyidik Pidsus.  

Seperti yang dikatakan Akridi sebelum nya, mengaku tetap optimis terhadap kasus yang mendera kliennya akan bebas dari tuntutan. Dia mengatakan proses penahanan yang dilakukan Jaksa sangat dihargainya. Namun disisi lain, apa yang menjadi sangkaan penyidik Pidsus Kejati Sulbar, tentang pemotongan masih dibantah keras lawyer muda itu. Menurut Akriadi, pemotongan terjadi itu karena ulah fasilitator yang diduga meminta uang kepada para kepala sekolah ( Kepsek ). Apalagi kata dia, diketahui saat pencairan DAK tidak satupun dana yang dipotong oleh tersangka melainkan dana langsung cair ke rekening semua Kepsek tanpa ada pemotongan.

” sebenarnya klien kami ini adalah korban, korban dari fasilitator dari semua kepala sekolah. Ini semua perbuatan fasilitator yang langsung berhubungan dengan Kepsek. Dan perlu digaris bawahi ya, tidak ada bukti pemotongan 3 persen yang dilakukan klien kami, ini murni kulakukan fasilitator dengan alasan gaji tidak seberapa sehingga oknum fasilitator meminta kepada Kepsek. Dan terbukti semua fasilitator mengembalikan uang ke jaksa,” jelas Akriadi./Aji

 

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru