Kejati Sulbar Kembali Selamatkan Kerugian Negara 1,4 Miliar, Kasus Korupsi DAK SMA 2020

Kejati Sulbar Kembali Selamatkan Kerugian Negara 1,4 Miliar, Kasus Korupsi DAK SMA 2020

Pojokcelebes.com – Uang kerugian negara kembali diselamatkan Kejati Sulbar senilai  1,4 Miliar lebih, atas kasus pemotongan DAK 2020 SMA di Provinsi Sulbar sebanyak 3 persen. Atas kasus ini, dikabarakan tiga tersangka korupsi dana DAK, tidak lama lagi akan menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Mamuju. 

Kajati Sulbar, Johny Manurung melalui Asisten Pidsus Feri Mupahir mengatakan, barang bukti senilai 1,4 Miliar lebih yang sudah dimainkan nantinya akan menjadi barang bukti di persidangan Tipikor. Kata dia, uang sebanyak itu merupakan uang dari hasil pemotongan 3 persen yang diduga dilakukan oleh masing – masing tersangka yakni BB, BE dan AD.    

BACA JUGA

“ Ini kami memperlihatkan kembali barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemotongan 3 persen dana DAK Fisik PSMA tahun 2020 pada Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulbar, berupa uang senilai 1.425.330.050. dan nantinya uang ini akan menjadi barang bukti pada saat persidangan, “ sebut Feri Mupahir.

 Selain itu kata Feri, besok Kamis ( 31/3 ) Dua tersangka inisial BB dan AD, akan diserahkan oleh penyidik Pidana Khusus ( Pidsus ) ke jaksa penuntut umum ( JPU ). Penyerahan itu dilakukan sebagai pelimpahan tanggung jawab ke jaksa untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor.

“ Untuk pelimpahan tersangka BB dan AD ke jaksa penuntut, akan dilakukan besok. Itu artinya, ketiga tersangka siap menghadapi persidangan perdana, “ujarnya 

Seperti diketahui, Ketiga tersangka pemotongan 3 persen BB selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas ( PSMA ) dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Fisik Bidang PSMA tahun 2020. Diketahui bersama – sama tersangka AD dan BE. Diduga melakukan perbuatan permintaan sebesar 3% kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 kepala sekolah se – Provinsi Sulawesi Barat. Dan hali ini, ketiganya bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020. Permintaan uang sebesar 20 persen dari 3 persen yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Tersangka bersama BE dengan AD dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan dokumen perencanaan berupa gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)./aji 

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru