KPK Diminta Serius Tangani Dugaan Gratifikasi Pembahasan APBD Polman 2017

KPK Diminta Serius Tangani Dugaan Gratifikasi Pembahasan APBD Polman 2017

Pojokcelebes.com | Dugaan kasus gratifikasi pembahasan APBD di Kabupaten Polewali Mandar ( Polman ) tahun 2017, kembali menjadi sorotan bagi forum Mahasiswa anti korupsi Sulawesi Barat di Jakarta, saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPK dengan meminta agar lembaga antirasuah serius mengusut tuntas dugaan praktik korupsi tersebut.   

Irwan selaku koordinator lapangan dalam aksi demonstrasi tersebut mengungkapkan bahwa, beberapa bulan lalu sejumlah pejabat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, baik yang masih aktif maupun yang sudah non aktif serta sejumlah pejabat teras Pemda Kabupaten Polman, antri di periksa KPK. Namun hari ini kata Irwan, belum ada hasil yang jelas dari hasil pemeriksaan para terperiksa itu. Untuk itu kata dia forum Mahasiswa Sulbar, meminta untuk menuntut lembaga antirasuah agar mengusut tuntas dugaan gratifikasi terhadap puluhan anggota DPRD Kabupaten periode 2014 – 2019.

BACA JUGA

“Kami menuntut kepada pihak KPK keseriusannya mengenai praktek dugaan gratifikasi terhadap 33 Anggota DPRD tingkat kabupaten periode 2014-2019 pada pembahasan anggaran APBD tahun 2016-2017 Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat,” kata Irwan kepada awak media. Senin ( 5/4 )

Selain itu, massa aksi juga meminta agar segera memeriksa bupati Polman atas dugaan  gratifikasi pembahasan dan pengesahan APBD 2016 – 2017. Terkait persoalan ini, massa aksi juga akan terus mendukung KPK untuk serius atas semua kasus yang ditangani.

“Dan kami akan terus mendukung langka KPK soal penanganan kasus ini. Dan tentunya kami mendesak KPK memeriksa bupati Polman, beserta jajaranya, atas dugaan gratifikasi, serta tangkap para pelaku yang terlibat dalam permufakatan jahat di Polman,” ujarnya.

Menurut Pemuda asal Polewali Mandar, Sulbar itu bahwa mereka yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Barat tetap konsisten mengawal kasus ini, yang sudah menjadi konsumsi publik masyarakat Polman. 

Ia menilai bahwa KPK Sebagai lembaga negara yang menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi perlu keseriusan, sebab ini bisa menjadi preseden buruk bagi KPK jika terjadi pembiaran yang dapat melukai hati rakyat Kabupaten Polman dalam dugaan gratifikasi tersebut. 

“Sebab pada tanggal 16 November 2020 pihak KPK melakukan penyelidikan dan pemeriksaan beberapa anggota dewan di Aula Polres Rupatama kabupaten Polewali Mandar dan pemeriksaan dilakukan secara tertutup yang sampai saat ini tidak ada kejelasan dari KPK,” ujarnya.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Forum itu pada tanggal 15 Maret 2021 yang lalu, dan aksi kedua ini sekaligus menyerahkan berkas ke KPK./aji

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru