DD Belum Dikembalikan, Mantan Kades Salurindu Kembali Disorot

DD Belum Dikembalikan, Mantan Kades Salurindu Kembali Disorot

Pojokcelebes.com | Mantan Kepala Desa Salurindu berinisial R, Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa yang diduga mainkan Dana penanganan Covid-19 tahun 2019 dan tahun 2020, senilai 191 juta yang bersumber dari dana desa ( DD ), kembali disorot oleh aparat desa setempat. Pasalnya, hingga saat ini dana yang diduga diselewengkan itu belum dikembalikan.

Salah seorang aparat Desa Salurindu yang tidak mau ditulis namanya, mengaku sangat kecewa terhadap mantan Kades, karena sampai saat ini Dana Covid-19 tersebut yang bersumber dari APBDes tahun 2019 dan tahun 2020 belum juga dikembalikan ke KAS negara.

BACA JUGA

” Saya juga heran kenapa sampai saat ini belum dikembalikan. Dana desa itu bukan dana pribadi melainkan dana yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat setempat. Bukan digunakan kepentingan peribadi” katanya

Menurut dia, anggaran tahun 2019 dan tahun 2020 yang diduga dimainkan oleh oknum Kades itu. Diketahui, sebelumnya diberikan jangka waktu 14 hari untuk pengembalian, tapi belum juga dikembalikan, terus di kasih lagi waktu sampai bulan dua tahun 2021 belum juga dikembalikan saat ini.

” Saat ini oknum Kades itu sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kades, karena belum bisa mengembalikan uang selama waktu yang telah ditentukan,” sebutnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat, Yohanes Kabuoaten Mamasa, kepada pojokcelebes.com mengatakan, membenarkan adanya oknum Kades Salurindu yang sudah dinonaktifkan karena diduga ada dugaan penyelewengan anggaran dana Covid – 19 yang bersumber dari dana desa itu sendiri. 

” karena tidak bisa dikembalikan dana desa itu, sementara kami non aktifkan dulu sebagai Kades di Desa itu. Dana desa yang diduga dimainkan hampir 200 juta.” Sebutnya.

Dia juga mengaku, bahwa saat ini kasus oknum Kades tersebut sudah ditangani bagian hukum Pemda Mamasa. Masih dia, deadline waktu pengembalian yang masih diberikan bilamana lagi tidak bisa mengembalikan tentu akan mengambil langkah upaya hukum, namun hal tersebut bukan lagi rana Inspektorat Kabupaten Mamasa, melainkan bagian hukum Pemda Mamasa.

” Sampai saat ini kami tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana, karena sudah ditangani di bagian hukum Pemda Kabupaten Mamasa. Biasanya, oknum harus memberikan jaminan sesuai apa yang dilakukan, jika tidak bisa diantisipasi sesuai waktu yang ditentukan sudah pasti jaminan itu akan ditahan oleh negara sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya./zul

 

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru