Buntut Unjuk Rasa Peberhentian Dua Pegawai Honor, ini Klarifikasi Kasatker Perumahan Sulbar

Buntut Unjuk Rasa Peberhentian Dua Pegawai Honor, ini Klarifikasi Kasatker Perumahan Sulbar

Pojokcelebes.com | Buntut aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia ( Permahi ), di kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu ( SNVT ) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), beberapa minggu lalu, dengan mengkritik adanya kebijakan diantaranya pemberhentian dua pegawai honorer yang tidak sesuai dengan prosedur yang tentunya merugikan keduanya.

Kepala Satuan Kerja ( Satker ) penyedia perumahan Sulbar, Iskandar Ismail, usai melakukan hak klarifikasi di salah satu kantor penyiaran. Kepada media ini mengaku, bahwa perlu publik mengetahui bahwa tidak ada pemecatan terhadap yang bersangkutan. Namun perpanjang kontrak kerja tidak bisa lagi dilanjutkan dengan berbagai alasan salahsatunya adalah evaluasi kinerja serta kehadiran berdasarkan dengan aturan perjanjian kontrak kerja yang ada.

BACA JUGA

” Seperti yang kami sampaikan di media TVRI, bahwa tidak ada pemecatan tetapi karena ada beberapa catatan penilaian soal evaluasi kinerja serta kehadiran sehingga tidak dilanjutkan kontrak kerja di tahun 2021. Atas dasar itulah, dimana kontraknya selesai tanggal 31 Desember 2020. Jadi, mengenai informasi diluar bahwa kami melakukan pemecatan sepihak itu tidak benar, ” kata Iskandar kepada pojokcelebes.com

Dia juga mengaku, keputusan yang diambil dalam melakukan pemutusan kontrak terhadap dua pegawai honorer di lingkungan satker perumahan Prov Sulbar. Kata dia, sudah menyampaikannya ke kementerian terkait lewat tembusan surat serta pihak Balai yang berkantor di Palu. Sehingga hasilnya kata dia, menyatakan bahwa keputusan yang diambil itu sudah tepat berdasarkan catatan dari pihak Satker berdasarkan kontrak perjanjian kerja kedua belah pihak.

” Berdasarkan pertimbangan yang sudah disampaikan di kepegawaian di PUPR terhadap Keduanya berdasarkan kontrak perjanjian kerja, menyatakan bahwa pemutusan kontrak itu sudah prosedural dengan berbagai catatan kinerja terhadap kedua pegawai honorer tersebut, ” ujarnya.

Menurut Iskandar, yang menyampaikan sejumlah catatan kedua staf yang masih honor itu, salah satunya adalah evaluasi kinerja dan absensi atau kehadiran. Atas dasar itu, pihaknya melakukan upaya teguran secara lisan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, namun dia mengaku tidak digubris. Atas itu kata dia, kontrak kerja keduanya untuk tahun 2021 tidak diperpanjang lagi.

” Pegawai honor itu jika kita mengacu dalam aturan sebenarnya, Tiga hari saja tidak masuk tanpa alasan yang pasti itu jelas sudah bisa diberhentikan. Nah, sejak saya masuk tahun 2019 sampai 2020, terhadap keduanya upaya persuasif sudah dilakukan dengan memberikan teguran sebanyak Dua kali, namun tidak ada respon. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan soal pemutusan kontrak, karena memang diatur dalam kontrak perjanjian kerja, sehingga Kontrak keduanya tidak lagi diperpanjang di tahun ini, “tegas Iskandar yang mengaku aturan ini berlaku semua bagi pegawai honorer yang dilingkunagn satker perumahan.

Ditanya soal SK Dirjen PUPR yang masih dikantongi oleh keduanya yang menyebutkan bahwa keduanya masih pegawai honorer di lingkungan SNVT Provinsi Sulbar. Iskandar mengaku, bahwa SK dirjen tersebut adalah SK penganggaran sebagai payung penganggaran bukan SK kontrak yang dikeluarkan oleh Satker.

” Dan sudah kami klarifikasi di Ombudsman mengenai SK dirjen itu. kami menyebutkan,bahwa SK itu hanya sebatas payung penganggaran saja untuk bisa mengetahui jumlah pegawai honor yang akan dianggarkan gajinya. Jadi setelah tidak diperpanjang lagi kontraknya, otomatis gajinya kami revisi dan dikembalikan ke kas negara,” jelas Iskandar.

Senada dengan Awi, SH selaku kuasa hukum Satker mengaku bahwa penyampaian aspirasi bagi rekan – rekan itu tidak dilarang selama tidak anarkis. Namun yang terjadi kemarin di kantor Satker Perumahan seperti ada coretan dinding dengan tulisan kantor ini disegel dan merangsek masuk kantor, dan itu sudah mengganggu pelayanan. Namun ketika itu terjadi kedua kalinya pihak satker akan tidak tinggal diam untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.

” Sebenarnya persoalan ini harus disikapi dengan baik. Karena tidak diperpanjangnya kontrak antara honorer dengan pihak Satker, ya tentunya keduanya harus intropeksi diri atau evaluasi kinerja. Tentu ada sesuatu yang terjadi sampai tidak dilakukan perpanjangan kontrak terhadap keduanya, itu yang perlu dipahami. Dan kewenangan mutlak ada ditangan Satker berdasarkan penilaian evaluasi kinerja, ” jelas Awi./aji

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru