Putusan Sidang Sengketa KIP Sulbar, Majelis Komisoner Tolak Permohonan Pemohon LSM Mandat

Putusan Sidang Sengketa KIP Sulbar, Majelis Komisoner Tolak Permohonan Pemohon LSM Mandat

Ket foto : Sidang diketuai oleh majelis Komisoner Surahmat dan hakim anggota Asia Rahim, dalam sidang sengketa keterbukaan informasi publik.

Pojokcelebes.com | Majelis ajudikasi hakim komisi informasi publik Provinsi Sulbar, Rabu 28 April 2021, akhirnya memutuskan perkara sengketa keterbukaan informasi publik ( KIP ) dengan menolak permohonan pemohon yang diajukan oleh LSM DPN Mandat terhadap Pemkab Polman sebagai termohon.

BACA JUGA

Sidang yang diketuai oleh majelis komisoner Surahmat dan hakim anggota Asia Rahim, dalam sidang sengketa keterbukaan informasi publik yang digelar di kantor KIP Provinsi Sulbar. Dalam pembacaan putusan sela oleh majelis hakim terhadap permohonan pemohon, dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan atau prematur.

“ Memutus perkara sengketa informasi yang diajukan oleh LSM DPN Mandat sebagai pemohon. Dalam putusan sela dinyatakan ditolak karena syarat formil permohonan tidak terpenuhi yakni permohonan pemohon dari segi waktu pengajuannya adalah premature, “ kata majelis komisioner keterbukaan informasi publik dalam pembacaan putusan sela. 

Seperti diketahui, adanya sengketa keterbukaan informasi publik ini hingga bergulir di meja hijau, diawali dari pemohon LSM Mandat yang hendak meminta data namun ditolak oleh instansi terkait dengan alasan tidak rasional. Empat instansi dari Pemerintah Daerah ( Pemda ) Polman itu diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas DLHK dan Bagian Umum Pemkab Polman, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman. Istansi Pemkab Polman beralasan dengan menolak memberikan data harus lewat di PPID yang melekat di Dinas Kominfo Sulbar. 

Tidak diterima penolakan tersebut, akhirnya dijadikan sengketa oleh pihak LSM Mandat karena dinilai tidak adanya keterbukaan informasi publik oleh Pemkab Polman dan hal ini bertentangan dengan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. 

Hingga majelis komisioner informasi publik menyidangkan keduanya, LSM Mandat sebagai pemohon dan Pemkab Polman sebagai termohon langsung mengikuti sidang perdana dengan mempertemukan antara pemohon dan pemohon untuk mendengarkan masing – masing materi gugatan. Namun sidang kedua kalinya, permohon termohon yakni LSM Mandat, dinyatakan ditolak dalam putusan sela oleh majelis komisoner komisi informasi publik Provinsi Sulbar. 

      

Ket Foto : Muh Amin Sangga, SH.MH

Pembacaan penolakan permohonan pemohon oleh majelis hakim komisi informasi publik dalam sidang terbuka di kantor KIP Sulbar, diapresiasi oleh kuasa hukum Pemkab Polman, Muh. Amin Sangga, SH.MH. Kata dia, soal mengenai permintaan keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Kata dia, dalam putusan sela tersebut Majelis komisi informasi menyatakan menolak permohonan pemohon dari DPN Mandat karena syarat formil permohonan tidak terpenuhi yakni permohonan pemohon dari segi waktu pengajuannya adalah prematur.

“ Putusan majelis komisoner kita harus apresiasi karena pendapat majelis telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada.” pungkas Amin./aji 

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru