Penasehat Hukum Akriadi Sebut Ada Kejanggalan Pemberhentian Kasus DAK SMK

Penasehat Hukum Akriadi Sebut Ada Kejanggalan Pemberhentian Kasus DAK SMK

Pojokcelebes.com | Akriadi, SH sebagai penasehat hukum terdakwa korupsi DAK SMA atas nama Burhanuddin Bohari ( Mantan Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan Sulawesi Barat ), mengaku sangat kecewa dengan diberhentikannya dugaan kasus pemotongan DAK pada SMK oleh Jaksa.  

Berdasarkan rilis yang masuk di redaksi pojokcelebes.com. Akridi menilai penghentian penyelidikan tersebut terkesan dipaksakan dan diduga ada kejanggalan.

BACA JUGA

” Saya menilai bahwa kasus dugaan pemotongan DAK SMK dan DAK SMA itu prosesnya sama. Jadi ada sebuah kejanggalan dan pertanyaan besar, jika bidang SMA diproses hukum dan bidang SMK dihentikan, ” tanya Akriadi.

Lanjut kata dia, diakuinya alasan Jaksa tidak melanjutkan ke tingkat penyidikan adalah karena tidak memenuhi unsur materil atau bukti adanya perbuatan melawan hukum. Namun kata dia, perbuatan bidang SMK dan fasilitator yang telah membuat RAB dimana ada dugaan meminta 5 persen dengan alasan pembuatan dokumen dan fasilitator telah menikmati uang senilai 200 juta dari Kepala Sekolah ( Kepsek ) adalah perbuatan melawan hukum, berdasarkan dengan komentar Aspidsus Kejati Sulbar 

“Hal ini sudah jelas bahwa Bidang SMK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang akibat perbuatannya menimbulkan kerugian negara yang dimana dalam RAB telah dicantumkan 5 persen untuk pembuatan Dokumen. Dan hali ini kan tidak sesuai dengan Permendikbud. Selain daripada itu sebelumnya kan Aspidsus berkomentar disalahsatu Media bahwa memang ada uang 200 juta yang sudah diserahkan ke Fasilitator itu artinya mereka telah menikmati uang negara dan itu merupakan perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.

Akriadi menegaskan, jika proses penyelidikan DAK pada SMK ini dihentikan, maka itu tidak adil buat kliennya, ini terkesan bahwa klien yang didampinginya hanya dijadikan tumbal dalam perkara ini.

Dia mengaku, bahwa dugaan pemotongan DAK SMA yang saat ini sudah berproses pada tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Mamuju yang menetapkan beberapa terdakwa yakni BB, BE, dan DA namun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menghentikan Penyelidikan DAK SMK.

Bahkan menurut dia, untuk bidang SMA, perkara inikan sudah jelas bahwa berita acara serah terima barang itu dilakukan di 31 Desember 2020, itu artinya pekerjaan ini dianggap sudah selesai alias rampung. Dan semua anggaran sudah dibelanjakan sesuai pertanggungjawaban, seharusnya anggaran tersebut sudah habis namun jika dana tersebut masih mengendap di dalam rekening masing – masing Kepala Sekolah.

“ saya patut menduga, antara Bidang PSMK, Fasilitator dan Kepala Sekolah ada kerjasama untuk melakukan niat jahat. Dan saya katakan bahwa klien kami ini terkesan dijadikan tumbal dalam perkara ini, “ pungkasnya.

Sementara Penkum Kejati Sulbar, Amiruddin kepada pojokcelebes.com mengatakan, penghentian penyelidikan kasus dugaan pemotongan 5 persen pada SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar, bukan tanpa alasan. Kata dia, berdasarkan hasil ekspose kasus yang dihadiri sejumlah petinggi Kejati serta beberapa jaksa penuntut, disepakati penyelidikan kasus dugaan pemotongan DAK SMK sebanyak 5 persen dinyatakan dihentikan.

Menurut dia, yang menjadi alasan kasus ini tidak dinaikan ke tingkat penyidikan adalah tidak memenuhi unsur materil atau bukti adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan dengan lidik seperti beberapa keterangan pihak sekolah dan hasil koordinasi dengan ahli serta print out percakapan lewat media Whatsapp pada group fasilitator dengan Kepsek. Hal ini tidak ditemukan adanya dugaan kejanggalan terhadap kasus ini.     

 ” pada intinya dari penyelidikan dugaan kasus ini, tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi adanya dugaan pemotongan 5 persen dalam pelaksanaan DAK fisik SMK tahun anggaran 2020,” jelas Amiruddin

Meskipun kata dia, tidak ditemukannya bukti materilnya, namun bukti formil penyidik justru menemukan adanya pelanggaran pada Permendikbud nomor 11 tahun 2020 atau Juklak seperti adanya dicantumkan anggaran administrasi dalam RAB yang sebenarnya hal itu ditanggung oleh pihak diknas.  

“Memang ada pelanggaran formilnya dimana menabrak aturan Kemendikbud atau Juklak. Ada ditemukan pencantuman anggaran administrasi dalam RAB itu, dan ini yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2020. Sebenarnya item – item itu tidak perlu dikasih masuk di RAB. Tetapi yang menjadi tanggung jawab adalah dinas untuk mem back up dalam pendanaan. Tetapi yang terjadi pendanaan dibebankan ke pihak sekolah, ” jelasnya.

Ditanya adanya uang 2,3 Miliar yang dikembalikan para Kepsek ke penyidik ? Kata dia, anggaran itu bukan uang sitaan melainkan uang titipan yang diamankan karena memang terdaftar dalam RAB, dan uang tersebut belum mengalir kemana – mana dan masih mengendap di rekening pihak sekolah. Dan ini tidak ada ditemukan perbuatan melawan hukum karena belum diserahkan ke oknum tertentu   

” Sebenarnya kalau dalam Juklak tidak perlu lah dana itu tercatat di RAB untuk pembiayaan administrasi. Tapi beruntungnya, anggaran ini masih mengendap di rekening sekolah belum mengalir kemana – mana, berbeda dengan kasus SMA tidak tercatat dalam RAB dan dananya sudah mengalir kemana – mana, ” ungkapnya.

Dia menambahkan, waktu penyelidikan kasus dugaan pemotongan DAK SMK tahun 2020 pada Diknas Provinsi Sulbar, dilakukan sejak bulan Desember 2020. Sebanyak 65 Kepsek yang dimintai keterangan hanya 56 Kepsek yang mengembalikan dana tersebut dengan jumlah bervariasi. 

Lanjut kata dia, bahwa penegakan hukum bukan semata mata mencari kesalahan dan memenjarakan, namun terpenting menyelamatkan negara dari potensi kerugian.

Penyelidikan ini telah menyelamatkan potensi kerugian yang dapat terjadi. Ini bisa menjadi koreksi buat pemprov pada umumnya, dan khususnya untuk stakeholder terkait agar dapat lebih tertib dan berhati hati mengelola anggaran.

” Yang terpenting jaksa penyelidik bisa menyelamatkan negara dari potensi kerugian, hal ini jaksa penyelidik Pidsus sudah maksimal bekerja. Dan kasus korupsi itu harus terpenuhi dua unsur yakni formil dan materilnya. Memang dugaan awalnya isu kasus nya sama dengan SMA. Namun setelah kita lidik tidak memenuhi unsurnya. Kita boleh saja berasumsi tetapi tidak ada bukti.” pungkasnya./aji

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru