Enam Koma Dua Belum Terjawab, Apakah PHP ?

Enam Koma Dua Belum Terjawab, Apakah PHP ?
Sebuah Catatan Relawan oleh : Budi Basir.

Pojokcelebes.com | Gempa yang mengguncang Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) yang sudah Lima bulan berlalu. Namun penyintas gempa di wilayah Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, rupanya masih menyimpan banyak masalah. Salah satunya, permasalahan relokasi, Dana Tunggu Hunian ( DTH ) dan sampah. Rencana pemerintah untuk mencarikan solusi nampaknya janji tinggal janji ataukah hanya pemberi harapan palsu ( PHP ) ?.

Lemahnya koordinasi pada jalur  birokrasi serta dinas terkait merupakan masalah klasik yang tak bisa dilakukan. Padahal instruksi BPNB melalui Pemkab Majene, harus selesai sesudah lebaran.

BACA JUGA

Mungkin ada benarnya, perkataan dari group musik Slank yang berbunyi “Mengapa harus tunggu bencana, baru kita sisihkan harta untuk sesama. Artinya bahwa, ketidaksiapan daerah dalam menghadapi bencana, tidak harus menunggu ada bencana, atau setidaknya ada kesiapan infrastruktur, aparatur dalam bermitigasi bencana. Sebab ketersediaan sarana yang handal dan mumpuni dapat menjadikan sebuah daerah menjadi pilot project tangguh bencana. Semua itu, bisa terwujud jika ada intervensi kebijakan secara holistik. Sehingga petugas kebencanaan yang sudah terlatih menjadi garda terdepan sebagai panglima Dalam menghadapi bencana.

Persoalan realisasi DTH, perbaikan sarana MCK, serta pembayaran rumah rusak yang sangat diharapkan juga belum selesai sampai hari ini. Spekulasi pun bermunculan dari balik tenda darurat saat janji itu tak berkesudahan.

Berangkat dari permasalahan itu, kami pun kembali hadir diantara penyintas melakukan Assesment ke sejumlah titik pengungsian, di antaranya, ke Dusun Aholeang Rui Desa Mekkatta dan ke Dusun Salurindu Desa Salutahongan.

Perjalanan ke Dusun Aholeang Rui hanya ditempuh 5 menit sudah sampai di lokasi dengan disambut sebagaimana kebiasaan orang pegunungan, ceria dan penuh harapan. Namun perjalanan ke Salurindu cukup menegangkan dan  melelahkan karena medan jalan yang rusak, sempit, serta diapit oleh jurang di sisi kiri dan kanan. 

Dari tenda ke tenda atau dari rumah ke rumah, satu per satu tim relawan melakukan asesmen lanjutan. Dari sejumlah item yang kami tanyakan, sebagian hanya menjawab iya, sebagian lagi tidak, dan sisanya tidak tau, dari total 10 item pertanyaan yang kami berikan, kesimpulan nya, bahwa seluruh penyintas gempa, khususnya di Malunda, merasa senang dengan kehadiran tim relawan swasta, baik lokal maupun asing, dibandingkan dengan pelayanan pemerintah daerah selama masa darurat ke pemulihan. 

“Alhamdulilah pak, kami bersyukur, sekali kepada relawan relawan yang membantu kami disini pak,” kata mereka. 

Seperti ADRA Indonesia, KARSA islamic Relief, PKH Kemensos, PMI, Solidaritas Pemuda Banua, BRI peduli, ACT, MDMC, BSMI, care indonesia, IZI, hingga petugas keamanan sangat membantu kami. Seandainya musim Pilbup dan Pilgub, pasti tidak ada yang mendahului calon calon datang ke lokasi. Perbincangan lepas penuh canda dan berceloteh dengan para penyintas khususnya kaum lansia dan ibu hamil. Meskipun deras hujan, namun keluhan atau suara hati mereka semuanya keluar 

Lantas apakah yang sebenarnya dibutuhkan dan permasalahan penyintas gempa ?. Mereka pun menjawab, kepastian relokasi, sarana MCK, Dana DTH, persoalan sampah hingga pembayaran rumah rusak. Yang menurut mereka bahwa itu lah permasalahan utama belum selesai sampai sekarang. 

Disini memang banyak tandon air tapi airnya sulit, sampah dimana mana, tak ada TPA. Ditambah penerangan yang belum memadai.

Selepas shalat Dzuhur, kami kembali melanjutkan survey yang masih tersisa 8 Hunian sementara ( Huntara ). Dari area lokasi. Deretan huntara yang kami datangi, dari timur ke Utara, semuanya bertuliskan kampung IZI dan kampung Gusdurian. Tak satupun bermerek lokal maupun berlogo Pemda.

Dari sebuah sudut tenda darurat, tampak anak – anak penyintas sedang antri menunggu air dari kran tandon. Kami pun kembali bertanya, kenapa antri sekali dek..? Lalu, spontan mereka menjawab, airnya terbatas, bahkan biasa tersumbat. Akhirnya, aku pun menoleh sekeliling tenda, semuanya bermerek relawan. Sepanjang pengamatan, sangat kurang perhatian yang jauh dari sisi keadilan.

Penyebabnya, bermacam macam. Kurangnya koordinasi hingga miskomunikasi menjadi alasan klasik dinas terkait. Kurangnya intervensi ditengarai jadi alasan kepentingan. Dikarenakan ketidak siapan daerah menghadapi bencana menjadi momok menakutkan sebab Bencana itu datang tanpa permisi. Artinya bahwa, mitigasi bencana perlu disosialisasikan secara massif dari pemangku kepentingan tertinggi Sampai ke bawah.

Kehadiran relawan, harus diapresiasi dengan penghargaan, bukan hanya terlena dengan bantuan yang dimanjakan.  

Ada Betulnya kata bang Iwan Fals, bahwa wakil rakyat seharusnya merakyat. Fungsi pengawasan harus dilakukan, namun hal itu tak kunjung dilakukan, sementara rakyat tidak peduli siapa yang memimpin dan mengajak, siapapun bermawas diri. 

1 bulan lebih masa darurat, dan 1 bulan lebih masa transisi para relawan bergotong royong dari satu titik posko ke posko yang lain, tanpa adanya pendampingan dari dinas terkait.

Jalur – jalur koordinasi lintas sektor mereka lakukan dengan misi kemanusiaan tanpa kepentingan. Relawan, memang luar biasa, tanpa kenal lelah, dan tanpa pamrih. Andai saja aku seorang manusia setengah dewa. Maka kuniatkan salah satu di antara mereka menjadi Rajanya.

Sampai kapankah enam koma dua bisa terjawab ?.***

 

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

MARI BERIKLAN DISINI

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru