Sulbar Raih Opini WTP, Namun BPK RI Temukan Penatausahaan Dana BOS Tidak Sesuai

Sulbar Raih Opini WTP, Namun BPK RI Temukan Penatausahaan Dana BOS Tidak Sesuai

Pojokcelebes.com | Meskipun Pemerintah Daerah ( Pemda ) Provinsi Sulbar, diganjar predikat opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ) atas pemeriksaan BPK RI. Namun, menanti sejumlah catatan atau rekomendasi dari BPK RI yang harus diselesaikan oleh Pemda Provinsi Sulbar untuk ditindaklanjuti selama 60 hari kedepan.

Dari laporan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa, yang disampaikan lewat paripurna DPRD Provinsi Sulbar, dalam menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) atas LKPD TA 2020 dan LHP Kinerja atas Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan melalui Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA

Dori menyebutkan, bahwa pihak BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya adalah 1. pengelolaan kas pada sekolah negeri ( SMAN dan SMKN ) tidak memadai. 2. Adanya kekurangan volume pelaksanaan kegiatan Belanja Barang dan Jasa. 3. Penatausahaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan. 4. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai. 

Selain itu, sebut Dori, dalam hasil pemeriksaan kinerja ditemukan permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian efektivitas program antara lain. 1. Perencanaan program belum berdasarkan analisis yang memadai dan prioritas anggaran. 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, belum melakukan mitigasi faktor penghambat capaian kemantapan jalan. 3. Hasil monitoring dan evaluasi atas target dan pelaksanaan program belum didukung dengan laporan.

Sehingga Dori Santosa mengingatkan, kepada Gubernur Sulawesi Barat beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK selambat – lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. 

“Kami juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat – lambatnya 60 hari setelah LHP diterima” jelasnya.

Lanjut Dori, bahwa capaian opini WTP yang telah dipertahankan tujuh kali berturut – turut akan lebih bermakna jika diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Barat, serta berharap agar DPRD dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK demi perbaikan tata kelola keuangan daerah. Dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat melaksanakan program – program unggulan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan didukung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) di Sulawesi Barat.

“ Kami berharap agar DPRD dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Dan meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ini, demi perbaikan tata kelola keuangan daerah.” pungkas Dori.

Sementara Gubernur Sulbar, Ali Baal, opini yang ketujuh kalinya yang diperoleh tahun ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Capaian tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja keras untuk hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan melaksanakan tata kelola keuangan yang betul – betul sesuai ketentuan perundang – undangan, serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. 

“Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) merupakan komitmen yang harus disertai konsistensi kita semua. “ pintanya

Dalam hal pengelolaan anggaran, kata dia, setiap nilai rupiah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, didasari prinsip efisien dan efektif, dan manfaatnya harus jelas untuk kepentingan rakyat.

Lanjut ABM, meminta semua jajaran Pemprov Sulbar, para kepala OPD dan pimpinan unit kerja, supaya memberi perhatian sungguh – sungguh terhadap catatan BPK-RI semua yang perlu ditindaklanjuti harus menjadi perhatian serius dengan penuh rasa tanggung jawab. 

“Jangan ada masalah yang dibiarkan berlarut – larut, yang akan berakibat menjadi persoalan hukum. Laksanakan dengan baik dan benar rekomendasi BPK RI secepatnya, tidak perlu menunggu batas waktu enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tegas Ali Baal Masdar./Aji

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru