Tujuh Kali Tanpa Jeda, Sulbar Kembali Diganjar Opini WTP

Tujuh Kali Tanpa Jeda, Sulbar Kembali Diganjar Opini WTP

Pojokcelebes.com | Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), kembali mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ) dari BPK RI atas penggunaan laporan keuangan tahun anggaran 2020. Dengan predikat ini, diketahui Provinsi Sulbar sudah ke 7 kalinya tanpa jeda mendapatkan predikat opini WTP secara berturut – turut, meskipun Sulbar dihantam bencana gempa dan pandemi Covid – 19.  

Penyampaian predikat opini WTP ini, terkuak saat DPRD Provinsi Sulbar menggelar rapat Paripurna laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah ( LHP ) daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2020, yang berlangsung di tenda darurat bencana.

BACA JUGA

Rapat Paripurna yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Suraidah Suhardi dan dihadiri oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar ( ABM ) bersama wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni, serta belasan anggota DPRD Provinsi Sulbar.

Dalam sambutan singkatnya ketua DPRD Provinsi Sulbar, Suraidah Suhardi mengatakan, bahwa laporan hasil pemeriksaan keuangan ( LHP ) berdasarkan bukti – bukti audit yang dikumpulkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

“ Harapan Kami adalah bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun ini pula akan memperoleh nilai terbaik itu wajar tanpa pengecualian ( WTP ). Apapun yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulbar, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pemerintah provinsi yang pada hakekatnya mampu meningkatkan kualitas hidup di segala bidang masyarakat provinsi Sulawesi Barat lebih baik lagi, “ harap Ketua DPRD Provinsi Sulbar.

Sementara dalam laporan yang disampaikan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa. Menyebutkan, bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah ( LHP ) daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2020. Sudah sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004, pemberian opini atas kewajaran LKPD didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan; (3) efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN ) disimpulkan bahwa, penyusunan LKPD TA 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan SAP berbasis Akrual, telah diungkapkan secara memadai, telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

“ Selamat bagi Provinsi Sulbar yang sudah ke 7 kalinya berturut – turut dapat predikat opini WTP dan ini harus terus dipertahankan.  Dengan demikian, selain memberikan opini WTP mulai saat ini LHP atas laporan keuangan juga menyampaikan penilaian atas program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan kinerja pemerintah dan dikenal sebagai Long Form Audit Report ( LFAR ), “ jelasnya.Dalam akhir rapat paripurna DPRD Provinsi Sulbar, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa, melalui Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar menyerahkan langsung LHP Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2020, kepada Gubernur Sulbar dan Ketua DPRD Provinsi Sulbar./aji

Bagikan :

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

BacaJuga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

AYO BERIKLAN…..!!

 

 

IKLANKAN USAHA ANDA !

 

Ekonomi

IKLAN MURAH HANYA DISINI !

 

 

BANNER 1

Berita Terbaru