banner 728x250

MAC : Penyaluran Dana Hibah Perlu Kehati – hatian

  • Bagikan
banner 468x60

Presiden MAC Sulbar. Yoga S. Bahri

Pojokcelebes.com | Dana hibah yang kini menjadi perbincangan publik hingga berujung pengajuan hak interpelasi oleh sejumlah DPRD Provinsi Sulbar. Kini mendapat tanggapan dari Manakarra Aktivis Club ( MAC ) Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ).

banner 336x280

Presiden MAC Bung Yoga S. Bahri kepada pojokcelebes.com mengatakan, penggunaan dana hibah dan penyalurannya oleh siapa saja, baik eksekutif maupun legislatif perlu ke hati – hatian jika tidak ingin bermasalah kemudian hari. Kata dia, berkaca tahun – tahun sebelumnya karena tidak diawasi dengan baik sehingga rawan penyimpangan. Dia menyebutkan, banyak bantuan yang menggunakan dana hibah seperti Bansos, UKM, ke petani dan nelayan ditengarai masih banyak bermasalah, dengan alasan kesiapan pemantauan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dana hibah sangat minim.

“ Memang dana hibah itu bagus tapi kita melihat pengalaman kita tahun – tahun kemarin masih banyak sekali bermasalah. Kenapa, karena kesiapan pengawasan dan pemantau ini yang sangat minim, kecuali ada dari pemerintah menjamin pengawasannya dengan mengakui ‘kami personil siapa menjamin’. Nah ini kan tidak ada. Sementara TP4D dari Kejaksaan kan sudah tidak ada lagi, nah disini masalahnya, siapakan dulu pengawalan dan pengawasannya baru bisa dikucurkan dana hibah tersebut,  “ kata Bung Yoga, yang berharap dana hibah itu perlu kehati – hatian. 

Ditanya soal gubernur yang tidak mau teken dana hibah itu, Yoga hanya simpel menjawab soal itu hak gubernur. Sedangkan pihak legislatif juga punya hak mengajukan hak interpelasi. Dijelaskannya, keraguan pemerintah dalam hal pelaksana teknis dana hibah ini menjadi persoalan. Kalau hibahnya tidak, yang menjadi problem hanya teknis penyalurannya yang kita soroti, harus hati – hati melihat pengalaman kesiapan pengawasan seperti tahun – tahun kemarin.

“ Kalau gubernur Sulbar tidak mau tanda tangani itu hak dia, dan juga hak nya DPRD mengajukan hak interpelasi, dan masing  masing punya hak. Dan jika hal ini tabrakan, ya kita bikin stability study atau masing – masing kita uji publik dulu. Misalnya, kalau ini dikasih turun kira – kira kau bisa jamin tidak bermasalah tidak ada penumpang gelap atau kalau kita tidak bikin, bagaimana kira – kira dana ini bisa digunakan pemerintah dalam hal ini pembangunan, “ jelas Yoga.

Seperti diketahui, polemik pengucuran anggaran Hibah di Pemprov Sulbar yang belum dikucurkan karena belum ada tanda – tangan dari sang Gubernur Sulbar Ali baal Masdar. Belum ditekannya dana hibah itu, tampaknya pihak legislatif dari 5 fraksi ambil langkah mengajukan hak interpelasi dengan tujuan meminta penjelasan gubernur tentang hal itu.

Sekretaris Fraksi Nasdem, Hatta Kainang, kepada sejumlah media soal hal ini sudah ada 5 Fraksi mendukung hak interpelasi diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem dan Fraksi PKB.

“Usulan ini sudah jelas sesuai dengan Tatib untuk diagendakan di Bamus, dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna,” jelas Hatta Kainang, belum lama ini. 

Menurut dia, pengajuan hak interpelasi dilandasi hanya kepentingan publik bukan politik. Dan ini menjadi kontrol bagi setiap dewan yang menjadi perwakilan masyarakat di setiap dapilnya. 

” Apa yang kami lakukan ini adalah semata – mata memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulbar. Dan ini menjadi kontrol DPRD, “ terangnya./Ajinomoto

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.